Monthly Archives: July 2017

Sebut Hamas sebagai Teroris, Dubes Saudi Ini Dikecam

Seperti dilansir situs surat kabar al-Quds al-Arabi, ribuan aktivis jejaring sosial di Aljazair meluncurkan kampanye anti- Sami Bin Abdullah al-Saleh, Dubes Arab Saudi untuk Aljazair atas statemennya yang menyebut Hamas sebagai teroris.

Mereka mengecam pernyataan Dubes Arab Saudi itu, dan menegaskan, jika seseorang ingin memuaskan Zionis dengan menyebut Hamas sebagai penjahat, hendaknya ia melakukan hal itu di negaranya sendiri.

Baru-baru ini, Sami bin Abdullah al-Saleh dalam sebuah wawancara, menyebut Hamas sebagai kelompok teroris dan menunding para pejabat gerakan ini tidak bersama dengan rakyat Palestina dan merencanakan konspirasi.

Nasser Hamdadoush, Ketua Fraksi Parlemen Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian di Aljazair juga mereaksi statemen Dubes Arab Saudi itu

Ia mengatakan, Dubes Arab Saudi harus menghormati tuntutan dan pandangan rakyat Aljazair tentang Palestina.

Sebagaimana dikutip dari laman ParsToday, (17/7), Hamdadoush meminta Kementerian Luar Negeri Aljazair untuk memanggil Sami bin Abdullah al-Saleh dan memperingatkan tentang pernyataan tidak menyenangkan dan berbahaya yang dilontarkannya.

Di sisi lain, Fateh, seorang mantan anggota parlemen Aljazair mengatakan, pernyataan Dubes Arab Saudi berarti juga bermakna bahwa Aktivis Front Pembebasan Nasional sebagai teroris. (ZM)

Related posts:

barack-obama-dan-hassan-rouhani-_130929205942-123Israel Khawatirkan Kedekatan Obama-Rouhani Senior Hamas leader Mahmoud Al-Zahar, appearing for the first time since the start of a seven-week conflict, speaks during a rally by Palestinians celebrating what they said was a victory over Israel, following a ceasefire in Gaza CityMahmoud Zahar: Hamas, Suriah dan Lebanon, Bantu Bebaskan Palestina. Serang Israel! 4bmx072669a0b0qv5a_800C450Jabat Tangan Raja Saudi dengan Melania Trump Dihujat Media Pakistan Rudal jadi1Pasukan Yaman Tembak Jatuh Drone Spionase Saudi

DPR Kecam Pelarangan Salat di Masjid Al-Aqsa

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar mengecam tindakan polisi Israel yang menutup Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan melarang warga Muslim Palestina melaksanakan shalat Jumat di masjid tersebut.

“Tindakan penutupan dan pelarangan shalat Jumat di Mesjid Al-Aqsa jelas tidak bisa dibenarkan karena menghalangi umat Islam untuk beribadah dan berziarah ke tempat suci tersebut,” kata Rofi dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta.

Israel melakukan penutupun masjid Al-Aqsa menyusul dua polisi Israel yang ditembak mati oleh tiga pria, dan setelah kejadian seluruh pelaku ditembak mati.

Sebagaimana dilaporkan Antaranews, Senin (17/7), Rofi berpendapat bahwa penutupan mesjid Al-Aqsa untuk alasan keamanan merupakan tindakan berlebihan dan melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya masyarakat Palestina dalam menjalankan keyakinannya.

“Israel harus segera mencabut kebijakan tersebut. Karena nyata-nyata telah menciderai prinsip keagamaan dan prinsip kedaulatan sekaligus, dan ini bukan yang pertama. Pada bulan Ramadan lalu mereka membatasi umat Islam yang hendak beritikaf dan menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsa,” ujar Rofi.

Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci yang menjadi salah satu destinasi ritual utama ziarah dan ibadah bagi umat Islam seluruh dunia. Beberapa pihak telah mengecam penguasaan Israel terhadap kawasan suci masjid Al-Aqsa.

Kebijakan terbaru dari Komite Warisan Budaya Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali tentang tidak adanya kedaulatan Israel atas Kota Yerusalem yang didudukinya selama ini.

“Dan tidak terhitung berapa kali Israel tidak mematuhi resolusi yang dikeluarkan PBB, tanpa ada sanksi dan tindakan apa-apa,” ucap Rofi. (ZM)

Related posts:

politisi PKSTanggapan Sekjen DPP ABI Atas Pernyataan Politisi PKS yang Mendukung Serangan AS ke Suriah 4bk82fcecfbec1c9ip_800C450Serangan Zionis ke Masjid Al-Aqsa Meningkat serangan pesawat as tewaskan empat militan di pakistanSerangan Pesawat AS Tewaskan Empat Orang di Pakistan nicolas-maduro-_131001224828-332Venezuela Usir Dubes AS

Psikolog: Pelaku Bully Kurang Pendidikan Toleransi

Mengenai kasus bully yang belakangan terjadi dan menimpa seorang mahasiswa berkebutuhan khusus, Psikolog anak dan keluarga Vera Itabiliana Hadiwidjojo, S.Psi., Psi. menyoroti tentang pengasuhan keluarga pada pelaku.

“Yang bisa dilihat di kasus ini, para pelaku (dan juga para saksi yang membiarkan) kurang tertanam di dalam diri mereka tentang toleransi terhadap perbedaan dan kurang berempati jadinya,” kata Vera.

Menurutnya, toleransi bukan hanya sebatas perbedaan keyakinan, tapi juga perbedaan kondisi dalam hal ini anak-anak yang punya kebutuhan khusus atau punya keterbatasan tertentu.

Tentunya, hal ini juga tak terlepas dari peran pihak di lembaga pendidikan tempat anak menimba ilmu.

“Kita tidak bisa menyalahkan media/internet saja dalam hal ini tapi juga menjadi bahan instropeksi bagi orangtua dan juga lingkungan pendidikan tentang bagaimana seharusnya membimbing anak agar dapat berperilaku manusiawi dan bijak di dalam lingkungan yang inklusif,” ujar Vera seperti silansir laman media Antara, Senin (17/7).

Terkuaknya kembali kasus bullying ini setelah sebuah video memperlihatkan seorang mahasiswa dibully oleh rekan-rekannya viral sejak pekan lalu.

Menurut kabar, korban merupakan mahasiswa sebuah universitas swasta di kawasan Depok dan dia berkebutuhan khusus.

Dalam video itu sekelompok orang tampak menahan laju seorang pria berjaket abu-abu dengan menarik tas ranselnya. Korban tidak bisa berjalan karena tindakan itu.

Karena kesal, korban akhirnya melempar tempat sampah ke arah orang yang mengganggunya.

Di sisi lain, orang-orang di sekitarnya tak terlihat membantu korban, mereka hanya diam terpaku. Sebagian bahkan terdengar meneriaki korban.

Yang harus dilakukan orangtua ketika anaknya menjadi korban bully

Setiap orang bisa saja menjadi korban bully rekan sebayanya atau bahkan orang di sekitarnya. Lantas apa yang bisa orang tua lakukan jika korban bully menimpa anak mereka?

Vera mengatakan hal pertama yang perlu dilakukan adalah menenangkan anak.

“Tenangkan, tanamkan pada anak bahwa dia tetap dicintai dan berharga (karena perlakuan bully membuat anak merasa tak berdaya dan tak berguna),” kata Vera.

Kemudian, yakinkan anak bahwa orang-orang di sekililingnya seperti keluarga, kerabat dan lainnya dapat membantu dan melindunginya.

“Yakinkan bahwa banyak pihak yang dapat membantunya dan pastikan perlindungan bahwa ini tidak akan terjadi lagi,” kata Vera. (MZ)

 

Related posts:

Layanan e-Resources Perpusnas Dongkrak Minat Baca MasyarakatLayanan e-Resources Perpusnas Dongkrak Minat Baca Masyarakat 462933Setahun Lebih, Korban Crane Belum Terima Santunan dari Pemerintah Arab Saudi UntitledKPAI: 3 Strategi Menekan Angka Kriminalitas pada Anak mai jadi 1Muslimah ABI Sulawesi Selatan Galang Bantuan Korban Kebakaran

Kajian – Menjawab Keraguan tentang Kemusyrikan Ayah Nabi Ibrahim

Salah satu yang menjadi keyakinan para Pecinta Ahlul Bait as yaitu semua nenek moyang para Nabi a.s. adalah seorang Mukmin dan bertauhid, dalam artian tidak menyekutukan Allah swt. Seperti yang telah dikatakan Syeikh Mufid dan sebagian besar Mazhab Ahlus Sunnah dalam salah satu kitabnya bahwa cahaya kenabian tidak akan ditempatkan dalam nutfah orang musyrik. Maka dari itu ketika ada sebuah pernyataan bahwa ayah Nabi Ibrahim as adalah seorang yang musyrik dan menyekutukan Allah swt, maka mazhab para pecinta Ahlul Bait as menyangkal hal demikian.

Lalu apa yang menyebabkan lahir pendapat atau keyakinan tentang kemusyrikan ayah Nabi Ibrahim dan dari mana mulainya? Silahkan perhatikan surat at-Taubah ayat 113-114 di bawah ini.

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam.”

وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهيمَ لِأَبيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهيمَ لَأَوَّاهٌ حَليمٌ

“Dan permohonan ampun Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.”

Terjemahan di atas adalah terjemahan bahasa yang sering kita temukan. Lalu apakah benar bahwa bapak Ibrahim as adalah seorang musuh Allah? Lalu apa jawaban dari pecinta Ahlul Bait as dalam hal ini?

Kata (اب) abu dalam ayat di atas tidak bermakna seorang ayah melainkan seorang paman. Yakni bahwa yang dimaksud ayat di atas bukanlah ayah Ibrahim melainkan pamannya Ibrahim. Al-Quran kadang memakai kata abu untuk menyampaikan makna paman seperti dalam surah Baqarah ayat 133 di bawah ini.

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون

“Adakah kamu hadir ketika Ya’qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab: “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”

Kalau kita melihat lagi sejarah maka tidak ada keraguan bahwa Nabi Ismail adalah paman dari Yaqub dan bukan ayahnya, karena Yaqub adalah anak dari Nabi Ishaq. Namun di ayat ini, anak-anak Nabi Yaqub as memanggil (اب) abu kepada Nabi Ismail yang seharusnya beliau adalah paman mereka. Maka dari itu kita menemukan bahwa kata abu dalam al-Quran juga dipakai untuk makna seorang paman.

Kesimpulannya adalah bahwa sekarang kita tidak bisa dengan pasti menisbatkan bahwa yang dimaksud abu itu adalah Ayah Nabi Ibrahim as. Mungkin saja ia adalah paman Ibrahim yang bernama Azar. Lalu karena ia mengurus Nabi Ibrahim as dari kecil sehingga al-Quran menggunakan kata abu. Dan penggunaan abu di sini adalah penggunaan majaz bukan penggunaan hakiki. [Wallahu ‘alam]. (Sutia)

Related posts:

Haji: Tour Simulasi AkhiratHaji: Tour Simulasi Akhirat ABI Press_Dieudonn Mbala Mbala dan Maurice SinetCharlie Hebdo, Dieudonné dan Sinet Refleksi ArbainPesan Perlawanan dan Kepahlawanan Rasa Cinta, Suami-Istri,Pentingnya Saling Mengungkapkan Rasa Cinta Antara Suami-Istri

Kemenag Sosialisasikan Pengelolaan Bantuan Online Pondok Pesantren

Semarang – Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama mensosialisasikan inovasi baru layanan pengelolaan bantuan berbasis online kepada pondok pesantren.

Direktur PD Pontren Ahmad Zayadi mengatakan bahwa pengembangan sistem ini menjadi bagian komitmen Kementerian Agama untuk lebih bersih dan melayani. Melalui sistem ini, proses penyaluran bantuan kepada pendidikan diniyah dan pondok pesantren diharapkan akan lebih tepat sasaran dan transparan.

Menurut Zayadi, ada tiga tantangan layanan ke depan terhadap pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Pertama, memastikan pelayanan diberikan secara optimal. “Trend saat ini, parameter layanan tidak hanya membangun kepuasan penerima manfaat layanan, tetapi loyalitas. Dari customer satisfaction ke customer loyalty,” terangnya di Semarang, Jumat (14/07).

Kedua, tantangan memastikan program pembinaan dan pendampingan terlaksana dengan baik. “Setiap program harus memiliki pengaruh dan manfaat bagi umat,” ujarnya.

Ketiga, tantangan memastikan keberlangsungan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. “Kita berkewajiban menjaga dan merawat pendidikan diniyah dan pondok pesantren dengan semua keunikan dan distingsi kelembagaannya,” tuturnya.

Sementara itu, Kasubag TU Dit. PD Pontren Abdul Rouf menambahkan,  bantuan online adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses pendaftaran administrasi bantuan. Dengan aplikasi, program bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan transparan.

Sebagaimana dilaporkan kemenag.go.id, sosialisasi ini diikuti para Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan pengelola bantuan di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. “Ke depan, pelan tapi pasti kita akan meninggalkan administrasi pendaftaran atau pengusulan bantuan secara manual, dan beralih ke sistem online. Karenanya, kita perlu siapkan semua yang berkaitan dengan rencana tersebut mulai dari sumber daya manusia hingga peralatan penunjangnya,” jelasnya. (ZM)

Related posts:

(dari kiri atas) Menag (Lukman Hakim), Fajar Riza Ul Haq, Muhammad Machasin, Sheila Soraya, Favor BachinSeminar Sehari Kemenag: Refleksi Pertemuan FGD C5Bo8GyUMAAthMMBeasiswa Santri Berprestasi Kembali Dibuka Bulan Depan kemenag jadi1Dubes: Iraq Nilai Indonesia Sukses Rangkul Perbedaan kemenag siapkan 12 program islam moderatKemenag Siapkan 12 Program Pengarusutamaan Islam Moderat di Madrasah

OPINI – Iman dan Takwa, Sumber Keberkahan Negara

 وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-A’raf, ayat 96)

Dari ayat di atas, kita memahami bahwa sekiranya kita tidak bertakwa dan beriman kepada Allah swt maka bukan hanya kita akan mendapatkan kemurkaan Allah swt, namun Allah akan mengangkat berkah dari tanah air kita. Lebih lanjut, ketika kita telah mendustakan apa yang telah dibawa dan diajarkan oleh para Nabi dan Rasul Allah swt maka Allah akan membalas semuanya itu dengan siksaan.

Lalu apa yang dimaksud dengan berkah langit dan bumi? Di sini terdapat perbedaan di antara para mufasir. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud berkah adalah turunnya hujan dan tumbuhnya tetumbuhan. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah berkah maknawi dan materi. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah ijabahnya doa dan penyelesaian dari masalah-masalah. Ketika Allah swt mencabut berkah langit dan bumi maka sudah pasti mempengaruhi terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara.

Mungkin ada sebuah keraguan yang hadir dalam diri kita kala memperhatikan antara negara muslim dan negara-negara –sebut saja- kafir. Yaitu kalau seandainya iman dan takwa menjadi sebab turunnya berkah di sebuah negara, mengapa negara-negara kafir bisa sejahtera dan maju sedangkan negara-negara Muslim penuh dengan masalah?

Ayatullah Qira’ati menerangkan, pertama bisa jadi negara-negara tersebut dari sisi ilmu dan pembangunannya lebih depan dari negara Muslim. Namun dari sisi spiritual dan rohani, mereka tidak punya ketenangan dan ketenteraman. Kedua, kebanyakan dari negara-negara Islam hanya menamai pemerintahan mereka dengan pemerintahan Islam saja. Sedangkan peraturan-peraturan Islam tidak diterapkan dalam negaranya. Sehingga berkah yang telah dijanjikan Allah swt dalam al-Quran tidak turun pada negara tersebut.

Lalu bagaimana dengan negeri kita tercinta? Indonesia adalah negara yang sangat kaya dari sumber daya alam, budaya adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Semua itu adalah anugerah dan berkah yang patut kita syukuri. Maka sesuai dengan ayat di atas, apabila kita ingin selalu menikmati semua ini, maka kita harus selalu mendidik diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat supaya menjaga dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah swt. Semua ini karena iman dan takwa adalah sumber keberkahan negara. Jika tidak berlaku demikian, Allah swt bisa kapan saja mengambil keberkahan itu dan menggantinya dengan bencana dan kesengsaraan. (AM/Sutia)

 

  

 

Related posts:

Garuda PancasilaNegara dan Agama dalam Bingkai Pancasila Jemundo(2)Beda Yogya Lain Madura: Standar (Kepribadian) Ganda Menag Surya Dharma? Ahok, Susi dan Krisis Moral BangsaAhok, Susi dan Krisis Moral Bangsa Syiah-MI6-indonesiaSyiah Indonesia Bukan Syiah MI6

Sekilas tentang Perppu Ormas

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif,

Dalam Perppu ini (Perpu_Nomor_2_Tahun_2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Perppu ini, Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Selain itu dalam Perppu ini ditegaskan, bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggung ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” bunyi Pasal 60 Perppu ini.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud, dalam Perppu ini dijelaskan, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri (Mendagri, red) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum,” bunyi Pasal 62 ayat (2) Perppu ini.

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, sekaligus diyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Perppu ini juga menegaskan, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggung ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, yaitu dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; dan ayat (4) yaitu melakukan kegiatan sparatis yang mengancam NKRI dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Perppu ini, dipidana dengan pidana penjuru seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ditegaskan dalam Pasal 83A, pada saat Perppu ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu ini.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 10 Juli 2017 itu.

Menko Polhukam: Perppu No. 2/2017 tidak bermaksud mendiskreditkan Ormas Islam

perpu ormasSementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menegaskan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Ormas Islam, apalagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

“Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan dapat menerima Perppu ini dengan pertimbangan yang jernih, karena Perppu ini tidak bermaksud untuk membatasi kebebasan Ormas, bukan tindakan kesewenang-wenangan, tetapi semata-mata untuk merawat persatuan, kesatuan dan eksistensi Bangsa,” kata Wiranto dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7) siang.

Sebagaimana dilaporkan setkab.go.id, Menko Polhukam menjelaskan, jumlah Ormas di Indonesia telah mencapai 344.039 yang telah beraktivitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ia menekankan, ormas tersebut harus diberdayakan, didayagunakan dan dibina sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Namun dalam kenyataannya, Menko Polhukam menyebutkan, terdapat kegiatan-kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat.

Pemerintah, lanjut Menko Polhukam, menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Menko Polhukam Wiranto yang didampingi Menkominfo Rudiantara menunjuk contoh tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrario actus dalam Undang-Undang tersebut, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan, adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, menurut Menko Polhukam, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dalam Undang-Undang tersebut, dirumuskan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Leninisme. “Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.

Karena itu, tegas Wiranto,  berdasarkan Keputusan MK Nomor 139/PUU-VII/2009, yaitu keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, dan Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, serta Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, maka pemerintah memandang perlu mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017, dan telah diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal yang sama, yaitu 10 Juli 2017. (ZM)

Related posts:

Untitled...Video: Pernyataan Sikap Ormas Ahlulbait Indonesia Tentang Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia 20140927_083730_4801_lPemerintah Keluarkan Peraturan Baru Pertambangan, Begini Tanggapan Ormas ABI ahlulbait-indonesia-benderaPernyataan Sikap Ormas Ahlulbait Indonesia tentang Bom di Kampung Melayu 41Bijak dan Cerdas Hadapi Tantangan Perubahan Iklim di Indonesia (1)

Menag Lepas 136 Santri Hafidz Quran ke Turki

Jakarta – Kementerian Agama mewisuda 136 santri penghafal Al-Quran sekaligus melepas mereka untuk belajar ke Turki. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat menghadiri pelepasan santri itu mengingatkan bahwa mereka adalah duta bangsa yang harus menjaga nama baik bangsa dan melestarikan corak keberislaman Indonesia.

“Jaga corak keberislaman Indonesia yang santun, ramah yang pada hakikatnya menebar Islam rahmatan lil ‘alamin,” kata Menag kepada wisudawan dan siswa-siswa yang akan ke Turki, di kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (11/07).

Menag juga berpesan kepada para santri untuk menggunakan kesempatan belajar ini dengan baik. Al-Quran yang dihafal merupakan sumber pengetahuan yang juga harus dipahami, diamalkan dan diajarkan kepada masyarakat.

“Jaga nama baik Indonesia. Jaga corak keislaman masyarakat Indonesia yang ramah, sopan santun, dan penuh kasih sayang,” sambungnya.

santri

Sementara itu Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, program ini terselenggara atas kerjasama dan komitmen bersama Kementerian Agama dengan Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam Indonesia – Turki (UICCI-United Islamic Cultural Centre of Indonesia-Turkey).

Menurut Kamaruddin, sesuai nota kesepahaman bersama dari dua belah pihak, santri program ini akan mengikuti proses pembelajaran selama dua tahun di pesantren-pesantren Sulaimaniyah yang tersebar di Indonesia. setelah itu, dilakukan seleksi ulang terhadap mereka untuk menentukan siapa yang akan lanjut belajar di Turki selama dua tahun.

“Kerja sama ini sudah berjalan selama tujuh tahun. Hingga tahun 2017, jumlah pesantren Sulaimaniyyah di Indonesia sebanyak 29 pesantren dengan jumlah santri 1.700 santri,” tuturnya.

“Dari jumlah itu, santri yang sedang belajar di Turki 325 santri. Selain itu, 120 santri sudah selesai dari Turki dan sekarang tersebar di pesantren-pesantren Sulaimaniyah di Asia Pasifik,” sambungnya seperti dilaporkan kemenag.go.id.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ahmad Zayadi mengatakan, program ini menjadi bagian dari upaya dan komitmen Ditjen Pendidikan Islam untuk menjadikan Pendidikan Islam-Indonesia sebagai destinasi pendidikan Islam dunia ke depan. Kementerian Agama RI sejak tahun anggaran 2015 ini telah menetapkan Program 10.000 Hafizh dan Hafizhah Al-Quran pada Pondok Pesantren

“Program tahfizh diselenggarakan di sejumlah pondok pesantren di Indonesia dan di Turki. Diharapkan, setiap peserta tahfizh dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mampu menuntaskan hafalan Al Quran 30 juz dan pemahaman keagamaan yang baik,” harapnya.

Wisuda Hafidz Al Quran ini dihadiri Menteri Agama RI, para pejabat Eselon I Kemenag dan Eselon II Ditjen Pendidikan Islam, pihak UICCI Turki, tamu undangan dalam dan luar negeri, serta orang tua wisudawan.

Syarifudin, salah satu santri yang diwisuda mengaku senang dan bersyukur mendapat kesempatan belajar di Turki. “Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat membanggakan orang tua, keluarga dan negara,” pungkasnya. (ZM)

Related posts:

Kunjungan Menag Lukman Hakim Saifuddin di pengungsian Muslim Syiah SampangCari Solusi Pemulangan: Menteri Agama Kunjungi Muslim Syiah Sampang 451877Klarifikasi Menag soal Sertifikasi Khatib kemenag jadi 1Menag Perintahkan Pimpinan PTKIN Cegah Faham Radikal di Kampus b6381458-7a03-4863-82a5-0d329a0d6aafPeluncuran Aplikasi Qur’an Jelang Ramadan

Pengurus NU Dilarang Salatkan Jenazah Koruptor

Jakarta – Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas menyatakan, seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan dilarang menyalatkan jenazah para koruptor. Pernyataan itu dilontarkannya pada pertemuan di gedung KPK, Selasa 11 Juli 2017 dalam rangka menguatkan dukungan terhadap lembaga antikorupsi itu.

Pada pertemuan itu Robikin Emhas juga menegaskan dukungan PBNU terhadap upaya pemberantasan korupsi melalui penerbitan peraturan kesepakatan ulama sesuai hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama di Cirebon pada 2013.

Salah satu keputusannya, kata Robikin, adalah selurung pengurus NU di berbagai tingkatan dilarang menyalatkan jenazah koruptor.

“Pertama, peraturan itu menyatakan korupsi memiliki daya rusak sedemikian rupa, termasuk juga memiliki implikasi yang luas atas penderitaan rakyat. Maka pelakunya layak dihukum mati. Kedua, menegaskan koruptor tidak boleh atau sebaiknya tidak disalatkan oleh pengurus NU. Jadi pengurus NU dilarang mensalatkan jenazah koruptor,” kata Robikin.

Sebagaimana dilaporkan kbr.id, Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung upaya PBNU yang menyerukan pelarangan menyalatkan jenazah koruptor. Menurut Agus, pendidikan agama sangat penting untuk ditanamkan sejak dini demi terciptanya penguatan karakter bangsa.

Larangan menyalatkan koruptor, kata Agus Rahardjo, bisa memberikan dampak luas dalam upaya pemberantasan korupsi di masyarakat.

“Pembentukan karakter bangsa, tidak hanya di sekolah dan Keluarga, tapi pemahaman agama di masyarakat sangat penting sekali. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Pak Robikin bahwa fatwa-fatwa itu sangat penting sekali. Tadi kan disampaikan pengurus PBNU tidak akan menyalati jenazah para koruptor. Itu kan penting memberikan dampak yang luas,” ucapnya.

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan sejumlah pengurus PBNU, termasuk Ketua Hubungan Luar Negeri PP Muslimat NU Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid).

Koruptor Itu Kafir

koruptor-itu-kafirNahdlatul Ulama bersama Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memandang seseorang yang melakukan tindakan korupsi adalah kafir.

Bahkan keduanya merasa perlu menjelaskan pandangannya itu dalam sebuah buku. Kemudian tersusunlah buku dengan Judul: KORUPTOR ITU KAFIR (Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama) yang diterbitkan Mizan tahun 2010.

Seperti terbaca dalam pengantar Bambang, buku ini menghadirkan telaah hukum korupsi dalam Islam. Korupsi merupakan dosa besar tidak kepalang. Meskipun para penulisnya tidak secara eksplisit mengatakan bahwa korupsi dapat menghilangkan keimanan, namun penjelasan itu sangat ditekankan.

“Misalnya Prof Din Syamsuddin, ketua umum PP Muhammadiyah mengatakan korupsi adalah syirik modern karena tidak lagi meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi menjadikan uang sebagai sumber kekuatannya, the power of money,” kata Bambang.

Di dalam Islam, tindakan syirik merupakan perbuatan yang tidak dimaafkan oleh Allah. Bila dipandang korupsi adalah bentuk dari perbuatan syirik, menurut buku ini, jelas para koruptor sejajar dengan para musyrikin. Koruptor akan dilaknat oleh Tuhan, seperi yang tercantum dalam sebuah hadits, “Allah melaknat orang yang melakukan suap (risywah) dan menerima suap,” (HR Ibn Majah).

Sebagaimana dikutip dari Detik, kalangan NU menyodorkan pandangan bahwa korupsi itu sama dengan pencurian. Sebuah hadits mengatakan, “Pencuri tidak mungkin dilakukan dalam keadaan beriman”. Singkat kata, salah satu bentuk tindakan mencuri adalah korupsi itu sendiri. Jika demikian, maka koruptor tidak mungkin melakukan korupsi dalam keadaan beriman pula.

Secara etimologis, kata ka-fa-ra (korupsi), itu bisa berarti mencuri. Ketika hadits itu memaksudkan bahwa tidak mungkin orang yang beriman melakukan pencurian, dalam hal ini korupsi, bisa diartikan bahwa ketika orang melakukan korupsi, hatinya tertutup, sehingga Allah pun dilupakan. (ZM)

Related posts:

nahdlatul ulamaNU Persiapkan Ensiklopedia hilal66Ormas-Ormas Islam Perlu Duduk Bersama Atasi Perbedaan Hilal NU Pulang Kampung Ke PKB?NU Pulang Kampung Ke PKB? Gerakan-PembaharuDinamika Gerakan Pembaharu di Indonesia

Sedekah: Penambah Rezeki, Penolak Bencana dan Pelindung dari Neraka

Alangkah bahagia orang-orang yang senantiasa menyedekahkan hartanya. Berbagai keuntungan telah dijanjikan Allah swt kepadanya.

Disebutkan dalam berbagai riwayat tentang manfaat sedekah, di antaranya:

Sedekah itu kunci rezeki

Rasulullah saw bersabda, “Perbanyaklah sedekah, niscaya kalian akan diberi rezeki.”

Imam Ali as berkata, “Jika kalian jatuh miskin, maka berdaganglah dengan Allah melalui sedekah.”

Imam Ja’far Shadiq as berkata, “Adakalanya, aku benar-benar jatuh miskin, maka aku pun berdagang dengan Allah swt melalui sedekah.”

Imam Ja’far Shadiq as dalam riwayat lain, “Sedekah itu akan melunasi hutang dan mendatangkan keberkahan.”

Penolak bencana

Rasulullah saw bersabda, “Sedekah itu mencegah tujuh puluh macam bencana, yang paling ringan di antaranya adalah penyakit kusta dan sopak.”

Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda, “Bersedekahlah kalian dan obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Karena sesungguhnya sedekah itu menolak bencana dan penyakit, dan sedekah itu menambah umur serta kebaikan kalian.

Pelindung dari neraka

Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya sedekah itu benar-benar memadamkan kemarahan Tuhan.”

Imam Ali as berkata, “Sedekah itu pelindung dari neraka.”

(Dihimpun dalam kitab Mizanul Hikmah)

Mizanul Hikmah 4 jilid

Related posts:

Achmad Zakir BMKGPesan Waspada BMKG KPAI Komisi Perlindungan Anak IndonesiaPentingnya Penanganan Khusus Anak-anak Korban Bencana Update Terkini Kelud (6)Update Terkini Kelud (6) Mbah MarijanMbah Maridjan: Pijar di Tengah Kabut Merapi