Melibatkan Pelajar Dalam Program Deradikalisasi

Kata deradikalisasi mulai mencuat kembali ke publik setelah peristiwa bom Thamrin 14 Januari 2016 lalu. Padahal sebagai module yang dicanangkan pemerintah, deradikalisasi sudah ada jauh sebelum peristiwa yang cukup membuat Indonesia berduka itu.

Kata deradikalisasi sendiri berasal dari kata radikal/radiks yang berarti akar/mendalam, namun kata radikal dalam konteks ini tidaklah sama dengan kata radikal yang sering digunakan dalam dunia intelektual yang berarti kedalaman berpikir, atau berpikir sampai ke akarnya. Radikal dalam konteks ini adalah tindakan-tindakan atas nama agama yang condong pada kekerasan. Imbuhan kata ‘De’ pada awal kata radikal memiliki arti kebalikan atau membalikkan dan kata ‘isasi’ pada akhir kalimat berarti sebab untuk menjadi/penyebaran cara mengajari. Sehingga kata deraikalisasi dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi oleh paham radikal dan/atau pro kekerasan (sumber: www.bhabinkamtibmas.com )

Menurut mantan kepala BNPT Ansyad Mbai yang dirilis media BBC online pada bulan Oktober 2012 lalu, module deradikalisasi pertama kali menjadi wacana dan mulai dilaksanakan perlahan sekitar 10 tahun lalu (di hitung semenjak tahun rilis pernyataan Ansyad Mbai) ketika tim Densus 88 mengaku tidak dapat mengorek keterangan dari para tersangka kasus terorisme. Tapi meski sudah berjalan sekian tahun namun module ini baru mendapat perhatian Negara pada tahun 2010 dengan keluarnya Peraturan Presiden No.46 tahun 2010 yang kemudian menjadi dasar pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan deradikalisasi sebagai salah satu module utamanya.

Pasca kejadian bom Sarinah bulan Januari lalu, perhatian pemerintah pada module deradikalisasi kembali menguat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (MENKOPOLHUKAM) Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (2/2) lalu bahwa Indonesia akan menggelar module deradikalisasi baru dengan melibatkan tujuh Kementerian. Hingga saat ini, meski module deradikalisasi ini menuai pro-kontra dari kalangan masyarakat, namun bukan berarti tidak menuai hasil sama sekali. Sayangnya, module ini sepertinya belum merata,  menyentuh unsur-unsur masyarakat di Indonesia dan hanya terfokus pada para tahanan, kelompok atau unsur masyarakat yang memang sudah tercium berhaluan radikal.

Radikalisme adalah sebuah ideologi. Ideologi radikal ibarat pathogen menular. Mematikan induk pathogen belum tentu mamatikan anak-anak pathogen yang sudah menjangkiti makhluk lain, padahal nantinya anak-anak pathogen itulah yang akan menjadi induk baru dan akan terus menjangkiti makhluk-makhluk lain lagi di masa mendatang. Jika tidak dibasmi secara merata, maka pathogen ini akan terus berkembang sampai tak dapat ditanggulangi lagi.

Kaum muda khususnya pelajar,  selama ini kerap menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok berhaluan radikal. Mental dan pemikiran pelajar yang rentan dipengaruhi, menjadi sebab utama bagi kelompok ini menjadikan mereka aim penularan pathogen radikalisme. Survei yang pernah dilakukan  Setara Institute yang melibatkan 684 responden dari 171 sekolah di Jakarta dan Bandung pada tanggal 9-19 Maret 2015 lalu menunjukkan bahwa di kalangan pelajar masih ada 9,5% yang setuju dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islamic State (IS) atau yang lebih dikenal dengan ISIS. Angka yang lebih besar juga ditunjukkan oleh direktur Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Bambang Pranowo. Survei LaKIP dilakukan pada bulan Oktober 2010 sampai Januari 2011 yang hanya mengambil sampel pelajar SMA umum di kawasan JABODETABEK tanpa melibatkan pelajar MA/Madrasah sama sekali. Dngan melibatkan 1.000 responden siswa dari 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri, ternyata 49% dari mereka menyetujui aksi kekerasan dengan alasan membela agama. Tentu angka itu tak bisa dianggap remeh, karena ketika pemerintah ibaratnya sedang sibuk memangkas rumput besar, justru masih ada bibit yang sedang tumbuh di bawah.

Penyebaran ideologi radikal di kalangan pelajar dapat melalui beberapa cara. Di antaranya, dari guru yang memang telah terpengaruh paham radikal dari luar dan mengajarkan apa yang ia dapat kepada anak didiknya di sekolah. Selain itu juga melalui pengaruh media online dan situs-situs radikal, termasuk organisasi-organisasi pelajar ekstra sekolah, baik yang memang merupakan sayap dari kelompok radikal maupun yang tanpa sadar telah disusupi dari luar.

Bukti survei di atas sudah selayaknya menjadi dasar bagi pemerintah untuk ikut melibatkan pelajar dalam module deradikalisasi ini karena kita semua juga tahu bahwa merekalah yang memegang tongkat estafet bangsa ini ke depan.

Sosialisasi progran deradikalisasi di kalangan pelajar dapat dimulai dengan pemantapan kurikulum pengajaran agama di sekolah yang kontennya mengajarkan ajaran agama yang damai. Di sisi lain, pengawasan terhadap para tenaga pengajar joke patut diperhatikan. Selain itu pemantauan dan pengawasan lebih lanjut terhadap pergerakan organisasi pelajar yang ada di dalam dan di luar sekolah juga harus terus dilakukan.

Pembinaan di luar sekolah joke memiliki andil cukup besar, bahkan dapat lebih efektif dalam mitigasi terhadap radikalisasi pelajar, karena waktu yang dihabiskan pelajar di luar sekolah lebih banyak daripada di sekolah. Pembinaan tersebut bisa diawali dengan pendidikan-pendidikan non grave yang diselenggarakan oleh pemerintah langsung atau bekerja sama dengan organisasi pelajar yang ada. Tujuan utamanya adalah membentuk kelompok pelajar berpemikiran moderat dan cinta damai, untuk dibina secara lebih masif sampai mereka siap terjun ke lapangan. Siap menjadi representative of assent di kalangannya sendiri dengan tugas utama menyebarkan bibit-bibit perdamaian pada kawan sebayanya, sehingga tercipta iklim pembinaan berkesinambungan. Dengan cara ini maka pelajar dengan kapasitasnya dapat menjadi bagian dari module deradikalisasi, minimal dalam kelompok dan lingkungannya sendiri.

Dapat kita bayangkan jika dalam satu  sekolah terdapat kelompok siswa yang telah dibina ini, membaur dan menyebarkan pemikirannya di tiap sekolah masing-masing, maka cita-cita mewujudkan Indonesia tanpa terorisme dan radikalisme agama secara perlahan akan bisa dicapai. (Doddy/Yudhi)

About admin