Jaringan GUSDURian Indonesia telah merilis pernyataan sikap yang pada intinya mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI dengan memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme.
Jaringan GUSDURian Indonesia telah merilis pernyataan sikap yang pada intinya mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI dengan memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme.

GUSDURian Rilis Pernyataan Sikap Atas Pemblokiran Situs Radikal

Jaringan GUSDURian Indonesia telah merilis pernyataan sikap yang pada intinya mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI dengan memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme.

Jaringan GUSDURian Indonesia telah merilis pernyataan sikap yang pada intinya mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI dengan memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme.

Menurut Kantor Berita ABNA, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah meminta Kemenkominfo untuk memblokir 22 situs dan blog radikal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu.

“Suratnya (dari BNPT) kemarin diterima, ada 19 situs (minta diblokir). Sekarang nambah tiga situs, jadi jumlahnya 22 (situs diblokir),” Ismail, seperti dikutip inilah.com Senin (30/3/2015).

Kemenkominfo menindaklanjuti permintaan BNPT dengan mengirimkan surat ke Internet Service Provider (ISP) perihal pemblokiran situs dan blog tersebut.

Atas perkembangan ini, Jaringan GUSDURian Indonesia telah merilis pernyataan sikap yang pada intinya mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI dengan memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Dalam pernyataan yang dirilis di website gusdurian.net ini, GUSDURian mengingatkan agar langkah pemerintah selalu berdasarkan undang-undang.

Berikut ini pernyataan yang dirilis atas nama Koordinator Jaringan GUSDURian Indonesia, Alissa Wahid, selengkapnya.

Pertama, Mendukung upaya Negara untuk menindak situs-situs dan pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan, utamanya untuk menanamkan semangat teror.

Kedua, Mendesak agar tindakan terhadap pihak-pihak penyebar kebencian tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan konstitusi dan dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Ketiga, Setiap tindakan pembatasan hak berpendapat, termasuk pemblokiran situs, harus dilakukan berdasar pada undang-undang dan tidak boleh dilakukan secara semena-mena.

Keempat, Mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi terhadap semua warga negara, dan tidak ragu terhadap kelompok penekan yang mengingkari falsafah dasar NKRI.

Kelima, Menyerukan kepada segenap gusdurian dan masyarakat luas untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi oleh muatan situs-situs yang menganjurkan kebencian dan kekerasan.

Keenam, Menyerukan kepada segenap gusdurian dan masyarakat untuk memperkuat situs-situs dan gerakan yang mendorong perdamaian dan toleransi dan menyebarkannya kepada masyarakat luas. (Liputan Islam)

Sumber : Abna

About admin